Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Definisi dan 4 Pilar PSAK

Written by Yaya

Secara umum mengutip dari wikipedia Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan merupakan kerangka yang berisi prosedur pencatatan, penyusunan, perlakuan serta  pernyajian laporan keuangan untuk entitas (badan atau bisnis) yang memiliki akuntabilitas publik.

PSAK merupakan standar praktik akuntansi yang digunakan dan berlaku di Indonesia. Pernyataan Standar ini sendiri diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. 

Sebelumnya, sekitar tahun 1970-an PSAK atau SAK ini berkiblat pada praktik akuntansi Amerika Serikat, kemudian pada tahun 1990-an mulai berkiblat pada International Accounting Standart (IAS). 

Terdapat 4 pilar utaman Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Berikut penjelasan mengenai keempat pilar standar akuntansi tersebut

PSAK-IFRS 

PSAK-IFRS sendiri singkatan dari Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan - International Financial Report Standart. PSAK sendiri juga sering disebut SAK. PSAK ini sangat penting untuk diterapkan pada entitas yang bersifat umum seperti : emiten, perusahaan publik, perbankan, asuransi dan BUMN.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai laporan keuangan. Berkiblatnya PSAK terhadap IFRS ini sendiri bukan lantaran tanpa alasan. Indonesia sendiri anggota dari IFAC yang menjadikan IFRs sebagai standart akuntansi mereka, sehingga Indonesia pun harus mematuhi kesepakatan antar anggota. 

SAK - ETAP 

Standar AKuntansi Keuangan - Entitas Tanpa Akuntansi Publik ini digunakan untuk entitas yang akuntanbilitas publiknya tidak signifikan. Entitas dalam kategori ini hanya diberikan tujuan umum bagi pengguna ekstenalnya mengenai laporan keunganya. 

SAK-ETAP ditetapkan pada tahun 2009 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan dipublikasikan pada tahun 2010, namun penggunaanya secara efektif baru berlaku per 1 januari 2011

ETAP sendiri merupakan bentuk sederhana dari IFRS yang meliputu tidak adanya laporan laba/rugi yang komprehensif. Entitas Tanpa Akuntansi Publik juga tidak menyediakan pilihan mengunakan nilai revaluasi atau nilai wajar dan tidak terdapat pengakuan liabilitas dan aset

PSAK Syariah 

Kondisi Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim tentu memerlukan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan hukum syariah. Adanya lembaga berbasis syariah seperti bank syariah, pegadaian syariah, badan zakat dan sebagainya menjadikan penting untuk memiliki standar syariah ini. Dengan adanya PSAK Syariah makan lembaga-embaga syariah memiliki pedoman tetap yang memuat didalmnya hukum syariah. 

Penggunaan PSAK Syariah ini dilakukan oleh entitas yang didalamnya terlibat transaksi syariah. Dibuatnya PSAK ini dikembangkan berdasarkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI.

SAP 

Standar Akuntansi Pemerintah ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 pada tanggal 13 Juni 2005 mengenai Standar Akuntansi Indonesia. SAP ini bertujuan untuk menjamin adanya transparasi, partisipasi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan begit akan terwujud pemerintahan yang bersih. 

Garis besarnya SAP ini disusun untuk instansi kepemerintahan termasuk di dalamnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

PSAK ini sangat penting untuk dijadikan pedoman dalam membuat suatu laporan keuangan. Dengan adanya pedoman akuntansi ini penyusunan laporan akan lebih mudah untuk disusun dan digunakan. 

baca juga artikel terkait lainya 

Pajak-Pajak Yang Wajib Para Pelaku UMKM Ketahui !

12 Persyaratan untuk Menjadi Konsultan Pajak

Hari Gini Masih Pakai Konsultan Pajak, Makanya Pakai Cara Ini

Bingung cara bayar pajak online? Cara mudah lapor pajak pakai E-Filing

Rekomendasi sistem akuntansi yang memudahkan pelaporan pajak

Simak juga video-video edukatif lainya mengenai bisnis dan juga pembukuan di channel youtube ACCURATEPRENEUR

Yaya
SITI NURHAYATI S.I.Kom
Journalism
Master of Ceremony

About the author

Yaya

SITI NURHAYATI S.I.Kom
Journalism
Master of Ceremony

Leave a Comment